Cukup Sudah: Transparansi Anggaran sebagai Jawaban


Dear Pemerintah, implementasikan e-Budgeting dan e- e- lainnya di pusat maupun daerah, pliss…

OpenUrbanity

1 minggu terakhir ini, terjadi ‘perang’ antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI terkait dengan APBD 2015.
Gubernur menuduh DPRD memasukkan anggaran siluman, sementara DPRD akan mejalankan hal angket.

Hal tersebut adalah ‘perang’ yang tidak perlu, yang seharusnya bisa dihindari jika salah satu dari kedua pihak sudah melibatkan publik di awal dan mewujudkan transparansi anggaran. Salah satu, bisa itu DKI bisa juga DPRD. Yang sekarang terjadi adalah ‘katanya Ahok’ (dilengkapi dengan foto namun tanpa dilengkapi konteks) berlawanan dengan ‘katanya DPRD’ dengan argumen2 mereka (yang seringnya gak masuk akal dan gak menjawab pertanyaan Ahok) termasuk diantaranya penyelidikan mengapa kemendagri kerap kembalikan APBD.

Jelas yang terbawa dalam perang ini adalah publik, warga. Pagi ini saya menerima DM, broadcast message, meminta saya menandatangani petisi change.org yang meminta KPK, MA, MK, Kejaksaan dll mencabut mandat DPRD (judulnya begitu sih, tapi tujuannya ke KPK? Gak komentar deh). Lalu walaupun kurang relevan, ada aksi di CFD…

View original post 876 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s